Instankaltim.com – Kutim – Rapat Paripurna ke-21 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024/2025, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memberikan tanggapan positif terhadap pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi Persatuan Indonesia Raya (PIR),
Hal ini disampaikan Pemkab Kutim melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum, Sudirman Latif, dihadapan Ketua DPRD Kutim, Jimmi dan tamu undangan lainnya, di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Senin (25/11/2024).
Sudirman Latif mengapresiasi pandangan yang disampaikan oleh Fraksi Persatuan Indonesia Raya. Ia juga menekankan pentingnya langkah-langkah konkret dan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Langkah konkrit dan strategis tersebut, kami upayakan agar benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Timur,” papar Sudirman Latif.
Dirinya mengungkapkan bahwa saat ini seluruh aspirasi masyarakat sudah terekam melalui sistem yang telah disiapkan yakni, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Saat ini seluruh aspirasi masyarakat terekam melalui sistem sesuai dengan tata kelola (SIPD-RD), baik itu pelayanan dasar maupun pembangunan daerah yang bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
“Sistem ini diharapkan dapat mempermudah pemantauan dan evaluasi terhadap program-program yang dilaksanakan,” sambungnya.
Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemda Kutim mengaku berkomitmen untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program.
“Kami akan terus melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program, agar apa yang menjadi kebutuhan mereka dapat terakomodasi dengan baik,” bebernya.
Mantan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutim itu juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
“Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami penggunaan anggaran daerah,” pungkasnya.(Adv).
