Samarinda — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terus bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) sektor sawit sebagai penopang pendapatan daerah. Ketergantungan tersebut dinilai tidak sejalan dengan karakter Samarinda sebagai kota jasa dan perdagangan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menilai sudah saatnya pemerintah mengubah orientasi pembangunan ekonomi dengan lebih serius mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kalau di bandingkan dengan daerah berbasis perkebunan seperti Kutai Kartanegara (Kukar), tentu Samarinda tidak bisa bersaing. Kita harus fokus pada kekuatan kota Samarinda sendiri,” ujarnya, (8/5/26).
Menurutnya, penurunan DBH sawit justru menjadi sinyal bahwa Samarinda perlu mencari sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan sesuai dengan kondisi daerah.
Ia menilai UMKM memiliki peluang besar untuk menjadi tulang punggung ekonomi kota karena mampu menyerap tenaga kerja dan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat secara langsung.
“UMKM ini yang harus diperkuat. Potensi Samarinda ada di perdagangan dan jasa,” katanya.
Iswandi juga menyoroti masih rendahnya legalitas usaha di Samarinda. Dari sekitar seratus lima puluh ribu unit usaha yang ada, baru sekitar tujuh puluh ribu yang tercatat memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usha Indonesia (KBLI).
Menurut Iswandi, kondisi tersebut menunjukkan masih banyak pelaku usaha yang belum masuk dalam sistem ekonomi formal sehingga kontribusinya terhadap daerah belum optimal.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat pembinaan, pendampingan, hingga kemudahan legalitas bagi pelaku UMKM agar usaha lokal dapat berkembang lebih kompetitif.
Selain meningkatkan PAD, penguatan sektor UMKM dinilai dapat menjadi solusi dalam membuka lapangan kerja baru dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. (Adv)
