Samarinda – Proyek pembangunan Teras Samarinda Tahap III belum dipastikan masuk dalam daftar prioritas pembangunan Kota Samarinda pada tahun anggaran 2027. DPRD Kota Samarinda menyatakan keputusan mengenai kelanjutan proyek tersebut baru akan dibahas setelah pemerintah kota mengajukan rancangan APBD dan memaparkan prioritas belanja daerah.
Anggota DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan lembaga legislatif belum memiliki keputusan final mengenai rencana pembangunan lanjutan kawasan Teras Samarinda. Ia menegaskan DPRD masih menunggu usulan resmi dari Pemerintah Kota Samarinda sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut bersama seluruh pihak terkait.
“Kita masih belum bisa memastikan apakah teman-teman di DPRD menyetujui untuk dilanjutkan atau tidak. Karena itu kita masih mau melihat usulan dari Pemkot Samarinda, apakah itu dimasukkan dalam rancangan APBD 2027,” ujarnya (30/6/2026).
Menurut Rohim, setiap program pembangunan yang membutuhkan pembiayaan besar harus disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah. DPRD tidak hanya mempertimbangkan manfaat pembangunan fisik, tetapi juga memastikan anggaran tetap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat pada sektor-sektor pelayanan dasar.
Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur merupakan bagian penting dalam mendorong kemajuan kota. Meski demikian, pelaksanaannya harus memperhatikan keseimbangan antara pembangunan fisik dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat agar kebijakan anggaran tetap berpihak pada kepentingan publik.
“Jadi proyek-proyek infrastruktur yang cenderung membutuhkan dana yang cukup besar, itu pastinya akan kita pertimbangkan. Bahwa anggaran yang ada apakah sudah bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar masyarakat. Kalau itu sudah terpenuhi, baru kita berpikir untuk spending anggaran pada kepentingan infrastruktur yang lebih besar,” jelasnya.
Ia menilai inventarisasi kebutuhan masyarakat akan menjadi acuan utama dalam menentukan prioritas pembangunan. Selama masih terdapat layanan dasar yang membutuhkan perhatian pemerintah, DPRD berpandangan anggaran sebaiknya difokuskan terlebih dahulu pada sektor tersebut.
“Tapi kalau misalnya layanan dasar yang kita inventarisasi semuanya masih ada yang belum terpenuhi, maka tentu saja kita akan menahan belanja untuk infrastruktur yang lebih besar,” tegas Abdul Rohim.
Lebih lanjut, Rohim mengatakan pembahasan APBD nantinya akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan berbagai masukan serta kondisi riil keuangan daerah. DPRD berharap setiap program yang akhirnya disetujui benar-benar mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan mendukung pembangunan kota secara berkelanjutan. (adv)
