Samarinda — DPRD Kota Samarinda menyoroti masih adanya kesenjangan fasilitas pendidikan antara sekolah di kawasan pusat kota dan wilayah pinggiran. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kualitas layanan pendidikan yang diterima masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, mengatakan sejumlah kawasan seperti daerah Samarinda Seberang masih menghadapi keterbatasan sarana pendidikan.
“Di beberapa wilayah seperti Samarinda Seberang, sarana pendidikan belum merata dan masih terpusat di daerah kota,” ujarnya, (12/5/2026).
Menurut Novan, pembangunan fasilitas pendidikan selama ini masih cenderung berfokus pada wilayah perkotaan, sementara daerah pinggiran belum mendapatkan perhatian yang proporsional.
DPRD menilai kondisi tersebut perlu segera dibenahi agar seluruh anak di Samarinda memperoleh akses pendidikan yang setara, baik dari sisi fasilitas maupun kualitas pembelajaran.
Karena itu, DPRD bersama Disdikbud Samarinda akan melakukan pemetaan kebutuhan pendidikan secara lebih spesifik berdasarkan jenjang sekolah dan kondisi wilayah.
“Ke depan kita akan mapping per segmen, mulai dari TK, SD hingga SMP,” jelas Novan.
Ia menegaskan pembangunan pendidikan tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan umum, melainkan harus berbasis kebutuhan nyata di masing-masing wilayah.
Selain masalah pemerataan fasilitas, DPRD juga memberi perhatian terhadap minimnya dukungan anggaran bagi pendidikan anak usia dini.
Novan menilai kondisi tersebut menjadi ironi di tengah penerapan program wajib belajar 13 tahun yang seharusnya memperkuat sektor PAUD dan TK sebagai fondasi pendidikan dasar.
“PAUD dan TK ini jadi persoalan juga, karena tidak ada anggarannya lagi,” katanya.
DPRD Kota Samarinda berharap pemerintah daerah dapat melakukan efisiensi anggaran dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar pembangunan pendidikan di wilayah pinggiran tidak terus tertinggal. (Adv)
