Samarinda – Berkurangnya jumlah tenaga pendidik akibat tingginya angka pensiun menjadi tantangan yang harus segera diantisipasi Pemerintah Kota Samarinda. Di sisi lain, upaya memenuhi kebutuhan guru juga memerlukan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan beban baru terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menilai sektor pendidikan tetap harus menjadi prioritas pemerintah, terutama dalam menjaga ketersediaan tenaga pengajar di setiap satuan pendidikan. Namun menurutnya, kebijakan penambahan guru tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kebutuhan di lapangan, melainkan juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam jangka panjang.
Ia mengatakan keseimbangan antara kualitas pelayanan pendidikan dan kondisi fiskal menjadi faktor penting yang harus diperhatikan sebelum pemerintah mengambil keputusan mengenai penambahan tenaga pendidik.
“Kebutuhan guru memang harus dipenuhi, tetapi kemampuan keuangan daerah juga harus menjadi pertimbangan utama dalam mengambil kebijakan,” ujar Helmi, (12/6/2026).
Menurut Helmi, situasi fiskal pemerintah daerah saat ini mengalami perubahan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Berbagai kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat membuat pemerintah daerah harus lebih cermat menentukan skala prioritas belanja.
Ia menilai setiap daerah menghadapi kondisi keuangan yang berbeda sehingga kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pegawai juga tidak sama. Oleh sebab itu, setiap kebijakan harus disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah.
“Kondisi setiap daerah berbeda-beda. Ada daerah yang bahkan harus melakukan penyesuaian karena kemampuan anggarannya terbatas,” katanya.
Meski demikian, Helmi berpandangan bahwa kondisi keuangan Kota Samarinda saat ini masih cukup stabil untuk mendukung pelayanan publik. Kendati demikian, setiap rencana penambahan guru tetap harus melalui kajian yang komprehensif agar tidak menimbulkan persoalan anggaran pada tahun-tahun berikutnya.
“Untuk kondisi Samarinda saat ini masih relatif aman, tetapi setiap rencana penambahan tenaga tentu harus dihitung secara matang agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegasnya. (adv)
