Samarinda – DPRD Kota Samarinda menilai meningkatnya angka kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV) harus direspons melalui langkah pencegahan yang lebih komprehensif. Pendekatan tersebut dinilai tidak hanya bertumpu pada layanan kesehatan, tetapi juga membutuhkan dukungan dunia pendidikan, tokoh masyarakat, serta partisipasi masyarakat secara luas.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mengatakan pengendalian HIV memerlukan keterlibatan banyak pihak karena penyebarannya berkaitan dengan perilaku berisiko. Menurutnya, edukasi kepada masyarakat sejak dini menjadi salah satu langkah penting agar angka kasus baru dapat ditekan.
Ia menilai peran pemerintah tidak cukup hanya memastikan layanan pengobatan tersedia, tetapi juga membangun sistem pencegahan melalui penyuluhan dan pendidikan yang berkelanjutan sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai HIV maupun tuberkulosis.
“Kalau Dinas Kesehatan fokus pada pengobatan, maka pencegahannya harus melibatkan Dinas Pendidikan melalui kurikulum tentang HIV dan tuberkulosis, serta peran tokoh masyarakat untuk memberikan penyuluhan agar tidak muncul kasus baru,” kata Ismail (23/6/2026).
Menurut Ismail, salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian dalam upaya pengendalian HIV adalah laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki (LSL). Atas dasar itu, ia mengusulkan adanya penanganan yang lebih terfokus, termasuk melalui penyediaan fasilitas rehabilitasi.
Ia berpandangan rehabilitasi dapat menjadi sarana pendampingan sekaligus mendukung proses pengobatan sehingga diharapkan mampu mengurangi potensi penularan HIV kepada masyarakat yang lebih luas.
“Tingkat penularan tertinggi termasuk di Samarinda karena LSL. Ini menjadi peringatan. Maka dari itu jangan menormalisasi perilaku menyimpang seperti ini. LGBT itu penyakit,” tegasnya.
“Begitu dibuat panti rehabilitasi, ketika direhab, ada pengobatan dilakukan dan mereka menyadari jangan sampai perilaku menyimpang ini menularkan ke yang lain,” lanjutnya.
Selain aspek pencegahan, Ismail juga mengingatkan besarnya konsekuensi pembiayaan kesehatan yang harus ditanggung apabila jumlah kasus HIV terus meningkat. Menurutnya, terapi yang dijalani penyandang HIV berlangsung seumur hidup sehingga upaya pencegahan menjadi investasi penting bagi kesehatan masyarakat.
“Maka kita minta jangan sampai anak bangsa kita rusak. Yang seharusnya memberikan karya tapi kena HIV jadi beban negara. Maka kita harapkan ada partisipasi tidak hanya OPD, tapi juga masyarakat,” ujarnya.
Data yang dimiliki DPRD menunjukkan jumlah kasus HIV di Samarinda telah melampaui 4.000 kasus. Sekitar separuh dari jumlah tersebut telah mendapatkan layanan pengobatan, sementara sisanya masih memerlukan perhatian dalam penanganan dan pendampingan.
Meski menyoroti pentingnya pengendalian HIV, Ismail mengingatkan agar masyarakat tetap menghormati orang yang hidup dengan HIV. Ia menilai upaya penanggulangan penyakit akan berjalan lebih baik apabila tidak disertai stigma maupun tindakan diskriminatif terhadap penyintas. (adv)
