Samarinda – Perbaikan tata kelola yang dilakukan PT BPR Bank Samarinda dalam beberapa tahun terakhir mendapat apresiasi dari Komisi II DPRD Kota Samarinda. Bank milik Pemerintah Kota Samarinda tersebut dinilai berhasil keluar dari berbagai persoalan lama hingga mampu mencatatkan laba tertinggi sepanjang sejarah perusahaan pada tahun buku 2025.
Meski memberikan apresiasi terhadap capaian tersebut, DPRD mengingatkan agar manajemen tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi dan perkembangan usaha dalam menyusun target bisnis tahun 2026. Pasalnya, berdasarkan laporan keuangan hingga Mei 2026, perusahaan masih berada dalam posisi merugi sehingga target laba sebesar Rp2,7 miliar dinilai membutuhkan kerja keras untuk dapat direalisasikan.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran PT BPR Bank Samarinda di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 DPRD Kota Samarinda, Senin (29/6/2026). Agenda rapat meliputi pembahasan evaluasi neraca keuangan tahun 2025 dan 2026 serta penyusunan Rencana Kegiatan Bisnis (RKB) tahun 2027 sebagai arah pengembangan perusahaan ke depan.
Iswandi mengatakan, capaian laba sekitar Rp2,7 miliar pada tahun 2025 menjadi prestasi yang patut diapresiasi karena merupakan yang tertinggi sejak bank milik Pemerintah Kota Samarinda itu berdiri. Atas pencapaian tersebut, BPR Samarinda juga telah menyetorkan dividen sekitar Rp500 juta kepada Pemerintah Kota Samarinda sebagai pemegang saham.
“Laba tahun 2025 merupakan capaian yang sangat baik dan patut diapresiasi,” ujarnya.
Namun, berdasarkan laporan keuangan hingga Mei 2026, BPR Samarinda masih mencatatkan kerugian sekitar Rp120 juta hingga Rp150 juta. Kondisi tersebut membuat target laba sebesar Rp2,7 miliar yang dipasang manajemen dinilai cukup sulit dicapai apabila tidak diikuti peningkatan kinerja pada semester kedua.
“Target tahun ini cukup berat. Kalau mampu mencetak laba sekitar setengah dari tahun lalu saja, menurut saya sudah sangat baik,” katanya.
Menurut Iswandi, salah satu faktor yang memengaruhi belum optimalnya kinerja bank adalah belum bergulirnya sejumlah proyek pemerintah yang selama ini menjadi salah satu sumber penyaluran pembiayaan. Akibatnya, pertumbuhan kredit belum berjalan sesuai target yang telah direncanakan.
Meski demikian, ia menilai kondisi BPR Samarinda secara keseluruhan terus menunjukkan tren positif. Direksi saat ini dinilai berhasil melakukan pembenahan terhadap berbagai persoalan yang diwarisi dari manajemen sebelumnya, terutama dalam penyelesaian kredit bermasalah.
Selama tiga hingga empat tahun terakhir, rasio Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah berhasil ditekan hingga mencapai nol persen. Menurut Iswandi, keberhasilan tersebut menjadi indikator penting bahwa tata kelola perusahaan semakin sehat dan pengelolaan risiko berjalan dengan baik.
Selain itu, hasil audit terbaru juga menunjukkan tingkat kesehatan BPR Samarinda berada pada kategori satu atau sangat baik. Capaian tersebut dinilai menjadi modal penting bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperluas layanan pembiayaan kepada sektor produktif.
Iswandi menambahkan, penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih berjalan cukup baik. Namun, ia mengingatkan agar manajemen tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit sehingga kualitas pembiayaan tetap terjaga dan rasio NPL tidak kembali meningkat.
“Direksi saat ini sudah bekerja dengan baik. Tinggal bagaimana target bisnis disesuaikan dengan kondisi riil agar lebih realistis dan tetap dapat dicapai,” tegasnya.
Komisi II DPRD Kota Samarinda menilai modal utama BPR Samarinda saat ini bukan hanya peningkatan laba, tetapi juga keberhasilan menjaga kesehatan perusahaan. Dengan fondasi tata kelola yang semakin baik, bank daerah tersebut diharapkan mampu mempertahankan kepercayaan masyarakat sekaligus memperbesar kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui dividen dan pembiayaan bagi sektor usaha produktif. (adv)
