SAMARINDA – Perubahan kategori desil masyarakat di Samarinda menjadi perhatian Komisi IV DPRD Samarinda. Data tersebut dinilai perlu ditelusuri lebih jauh agar pemerintah mengetahui perubahan kondisi warga sekaligus memastikan ketepatan pemetaan kesejahteraan.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahroni Passie, mengatakan pihaknya ingin melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) secara menyeluruh dan membandingkannya dengan data Dinas Sosial (Dinsos).
Menurutnya, DPRD perlu mengetahui ke mana warga berpindah ketika jumlah masyarakat dalam kategori desil tertentu mengalami penurunan. Dengan begitu, perubahan status warga dapat ditelusuri berdasarkan data yang jelas.
“Kalau misalnya terjadi penurunan, ini ke mana? Maksudnya, dia naik ke desil berapa. Kita mau track record,” ujar Novan
(6/10/2026).
Ia menjelaskan, penentuan desil tidak hanya didasarkan pada penghasilan. Terdapat sejumlah indikator lain yang turut memengaruhi pengelompokan masyarakat, termasuk kondisi tempat tinggal.
Karena itu, Komisi IV berencana membahas persoalan tersebut bersama BPS dan Dinsos setelah kegiatan sensus ekonomi yang sedang berlangsung selesai. Pertemuan itu diharapkan dapat memperjelas perbedaan data sekaligus menjelaskan kriteria yang digunakan dalam setiap kategori desil.
Novan menambahkan, pemetaan kesejahteraan tidak boleh hanya berfokus pada masyarakat yang berada di desil 1 dan 2. Warga pada desil 3 dan 4 juga perlu mendapat perhatian, terutama mereka yang berisiko mengalami penurunan kondisi ekonomi.
Ia mencontohkan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai salah satu kondisi yang dapat membuat masyarakat masuk kelompok rentan. Untuk memetakan kondisi tersebut, DPRD menilai diperlukan keterlibatan sejumlah organisasi perangkat daerah, termasuk Dinas Tenaga Kerja.
“Memang itu harus komprehensif dan harus melibatkan beberapa stakeholder. Contohnya kategori rentan, kita lihat dari Dinas Tenaga Kerja. Misalnya ada perusahaan yang bakal melakukan PHK, itu kan kategori rentan. Nah, itu juga kita lihat,” pungkasnya. (Adv)
