SAMARINDA – Rencana pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) di Samarinda pada 2027 mulai memasuki tahap pematangan. Pemerintah kota masih menunggu finalisasi kesepakatan dengan Kementerian Perhubungan, terutama terkait dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan pembahasan pembiayaan melalui APBN telah dilakukan. Dukungan tersebut dinilai penting untuk mewujudkan transportasi massal dengan skema Buy the Service (BTS).
“Kemarin sudah ada obrolan untuk penganggaran di APBN di tahun 2027. Alhamdulillah, dalam rangka menciptakan transportasi massal di Samarinda, kita memang perlu dorongan support APBN,” kata Deni (7/10/2026).
Menurut Deni, Wali Kota Samarinda Andi Harun dijadwalkan bertemu jajaran Kementerian Perhubungan untuk menuntaskan kesepakatan. Setelah proses tersebut selesai, pemerintah kota dapat melanjutkan persiapan operasional, termasuk melengkapi fasilitas pendukung.
DPRD Samarinda mendukung rencana pengembangan transportasi massal tersebut. Selain menjadi kebutuhan masyarakat, BRT diharapkan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas serta menekan penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir.
Deni menyebut Samarinda juga dapat belajar dari Balikpapan yang telah menjalankan layanan transportasi massal dengan subsidi pemerintah pusat selama tiga tahun.
“Tahapannya saat ini juga sudah dalam tahap finalisasi. Mudah-mudahan ini bisa terwujud. Sejauh ini sudah dijalankan oleh Kota Balikpapan selama 3 tahun, dan mereka mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat untuk transportasi massal ini,” jelasnya.
Dari sisi armada, bus berukuran medium dipertimbangkan agar sesuai dengan kondisi jalan di Samarinda. Kajian penggunaan kendaraan tersebut telah dilakukan bersama Dinas Perhubungan.
“Armada yang digunakan bukan bus besar, melainkan bus medium yang sesuai dengan kapasitas dan luasan jalan kita,” terang Deni.
Selain menunggu kepastian pembiayaan, pemerintah kota juga menyiapkan infrastruktur pada dua koridor utama. Halte dan titik naik-turun penumpang menjadi fasilitas yang perlu dilengkapi sebelum layanan dijalankan.
“Tinggal infrastrukturnya yang kita persiapkan, salah satunya halte-halte yang belum ada titik pick and drop-nya. Nanti diadakan oleh Dinas Perhubungan untuk melengkapi fasilitas,” demikian Deni. (Adv)
