SAMARINDA – Sektor perhotelan di Samarinda menghadapi tantangan di tengah pengurangan kegiatan pemerintah. Hingga September 2026, kontribusi sektor hotel tercatat sekitar Rp166 miliar, turun dibandingkan capaian sekitar Rp200 miliar pada 2025.
Ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah mengatakan, efisiensi anggaran menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penurunan tersebut. Berkurangnya kegiatan seremonial pemerintah turut mengurangi aktivitas yang selama ini banyak berlangsung di hotel.
“Target pendapatan tadi sudah disampaikan juga oleh wali kota, dari tahun 2026 ini sampai September dari segi pendapatan kurang lebih Rp166 miliar,” kata Helmi saat menghadiri pelantikan pengurus BPC PHRI Kota Samarinda periode 2026–2031 di Hotel Five Premiere
(7/10/2026).
Ia menyebut capaian tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, kebijakan efisiensi membuat sejumlah agenda pemerintah yang biasanya melibatkan sektor perhotelan sementara ditiadakan.
“Jadi penurunan itu sebenarnya tadi juga sudah disebutkan karena ada efisiensi dari pemerintah sendiri. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial itu sementara ditiadakan,” jelas Helmi.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pelaku usaha hotel dan restoran untuk menjaga aktivitas bisnis. Helmi berharap kepengurusan baru PHRI Samarinda dapat memperkuat kerja sama dengan pemerintah kota sekaligus mendorong kemajuan industri perhotelan.
“Saya ucapkan selamat atas pelantikan PHRI yang dipimpin oleh Ibu Leny Marlina. Semoga PHRI semakin maju ke depannya dan bisa bersinergi dengan pemerintah kota Samarinda,” harapnya.
Ketua BPC PHRI Kota Samarinda, Leny Marlina, mengakui industri hotel dan restoran menghadapi tantangan di tengah efisiensi fiskal pemerintah pusat maupun daerah. Karena itu, pelaku usaha perlu mulai memperluas sumber pasar dan tidak hanya mengandalkan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah.
“Tentu dengan kepengurusan yang baru ini, tantangan kami ke depannya itu tidak mudah. Apalagi dengan efisiensi anggaran fiskal, baik secara pusat maupun secara daerah,” ujar Leny.
Ia mendorong anggota PHRI untuk bekerja sama menciptakan kegiatan mandiri yang mampu menarik pengunjung ke Samarinda. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu menjaga perputaran usaha hotel dan restoran di tengah berkurangnya agenda pemerintah.
“Saya mengimbau dan menyerukan kepada seluruh anggota PHRI Kota Samarinda, memang kita jangan terlalu ketergantungan kegiatan-kegiatan kita dengan pemerintah,” demikian Helmi. (Adv)
