SAMARINDA – Penambahan kemampuan keuangan daerah dinilai menjadi salah satu kebutuhan Pemerintah Kota Samarinda agar lebih banyak aspirasi masyarakat bisa diwujudkan. Anggota DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, menyoroti terbatasnya anggaran yang membuat sebagian usulan pembangunan harus ditunda atau tidak terakomodasi.
Ia mengatakan, aspirasi yang dihimpun melalui reses anggota dewan kerap mencakup banyak kebutuhan masyarakat. Namun, besarnya jumlah usulan tidak selalu diikuti ketersediaan anggaran yang memadai.
Viktor mencontohkan, dari 10 program prioritas yang diajukan, hanya satu atau dua program yang berpeluang direalisasikan ketika nilai seluruh usulan melampaui kemampuan keuangan pemerintah kota.
“Begitu kita buat 10 program prioritas, ternyata nilai dari usulan-usulan yang kita usulkan itu tidak mencukupi dengan modal yang ada di pemerintah kota. Kemudian akhirnya jadi satu-dua saja yang diakomodir,” ujarnya
(7/10/2026).
Menurut Viktor, pemerintah perlu mencari jalan untuk memperkuat pendapatan daerah. Ia menyinggung adanya sumber pendapatan yang mengalami pemotongan dari pemerintah pusat serta pendapatan yang masih tertahan.
Karena itu, ia mendorong Pemkot Samarinda membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat guna memperjuangkan sumber pendapatan yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan.
Di sisi lain, Viktor menegaskan DPRD tetap memiliki tanggung jawab mengawal usulan masyarakat. Namun, penentuan program harus mempertimbangkan kebutuhan paling mendesak serta kemampuan anggaran yang tersedia.
Ia juga meminta pemerintah memberi perhatian terhadap UMKM melalui pembukaan ruang usaha dan dukungan yang memungkinkan pelaku usaha terus berkembang. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat meski ruang fiskal daerah terbatas.
“Kami di DPRD tetap akan mengawal aspirasi masyarakat, termasuk mendorong pemerintah membuka ruang bagi UMKM agar ekonomi masyarakat tetap bergerak di tengah keterbatasan anggaran,” demikian Viktor. (Adv)
