SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda mendorong penyusunan regulasi khusus untuk memperkuat pencegahan dan penanganan HIV/AIDS. Langkah ini menjadi perhatian di tengah laporan temuan HIV sepanjang 2026 yang disebut mendekati 400 kasus.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie, mengatakan penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda) diharapkan menjadi landasan bagi upaya penanganan HIV/AIDS di tingkat kota.
Novan menyebut, dari hasil skrining yang disampaikannya, sekitar 200 kasus telah terkonfirmasi secara medis. Namun, rincian angka tersebut masih perlu dipastikan melalui data resmi Dinas Kesehatan.
“Penyebarannya bukan hanya di Samarinda, tetapi sudah cukup cepat di Kaltim,” ujarnya di Bungas Cafe and Resto, Jalan MT Haryono, Samarinda, Kamis beberapa waktu lalu.
Menurut Novan, persoalan HIV/AIDS tidak hanya terjadi di Samarinda, tetapi juga menjadi perhatian di wilayah lain di Kalimantan Timur. Karena itu, diperlukan langkah pencegahan yang berkelanjutan, edukasi kepada masyarakat, serta dukungan terhadap akses pengobatan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga disebut tengah menyiapkan Ranperda HIV/AIDS. Regulasi tersebut diharapkan dapat mendukung upaya penanganan yang lebih terarah, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan menjalani pengobatan.
Novan turut menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan data pasien agar mereka tidak takut mencari layanan kesehatan. Ia juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap pengobatan sesuai arahan tenaga medis.
“Yang paling penting adalah menjaga agar penyebarannya tidak meluas. Kita harus mengarahkan pasien agar rutin berobat. Kerahasiaan data penderita dijamin aman. Selama mereka disiplin mengonsumsi obat seumur hidup, potensi penularan ke orang lain bisa ditekan,” demikian Novan. (Adv)
