SAMARINDA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dinilai membutuhkan dukungan lebih kuat dari pemerintah pusat. Wakil Ketua III DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, menilai pemerintah daerah akan kesulitan menangani kebakaran berskala besar jika hanya mengandalkan kemampuan masing-masing wilayah.
Celni meminta pemerintah mempertimbangkan penetapan status bencana nasional untuk karhutla yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan. Menurutnya, skala kebakaran dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan memerlukan langkah penanganan yang lebih serius dan terkoordinasi.
“Hal ini tidak bisa optimal kalau tidak didukung oleh pemerintah pusat. Apalagi kebakaran-kebakaran ini sifatnya masif. Semua tiba-tiba terbakar, jadi memang harus ada dukungan dari pusat sehingga kita juga bisa menyelesaikannya dengan baik,” kata Celni saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Samarinda telah melakukan sejumlah upaya, mulai dari pemadaman kebakaran hingga bekerja sama dengan kepolisian untuk menangani pelaku pembakaran. Pemkot juga mengupayakan penggunaan helikopter guna membantu pemadaman dari udara.
Namun, menurut Celni, langkah tersebut perlu diperkuat dengan keterlibatan pemerintah pusat, khususnya untuk menghadapi kebakaran yang meluas melintasi wilayah administrasi.
Ia meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberi perhatian lebih kepada daerah-daerah yang terdampak berat.
“Kami berharap pemerintah pusat juga bisa berbenah, apalagi sekarang kepala BNPB-nya baru, bisa lebih melihat ke lokasi kejadian, terutama di Kalteng dan juga Kalbar, Kalsel juga itu lebih parah daripada Kaltim,” ujarnya.
Celni mengatakan Kalimantan Timur relatif lebih beruntung dibandingkan sejumlah provinsi tetangga. Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat dan pemerintah tidak boleh lengah karena kondisi kebakaran tahun ini dinilainya lebih mengkhawatirkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Kita masih beruntung dibandingkan dengan saudara-saudara kita di provinsi Kalimantan lainnya. Tetapi tetap juga kita harus waspada bahwa bencana ini sudah jauh lebih mengerikan daripada tahun-tahun sebelumnya,” katanya.
Dampak karhutla, lanjut Celni, tidak hanya berkaitan dengan keselamatan warga. Kebakaran juga berpotensi merusak habitat dan mengancam satwa liar yang dilindungi, termasuk orang utan yang menjadi bagian dari kekayaan keanekaragaman hayati Kalimantan.
Sebagai bentuk kepedulian, Celni mengaku telah mengirimkan bantuan kepada masyarakat di wilayah terdampak. Ia juga menggalang donasi untuk mendukung upaya penyelamatan orang utan di Kalimantan Timur.
“Saya pribadi juga sudah melakukan gerakan-gerakan kemanusiaan, mengirim bantuan ke saudara tetangga kita dan juga melakukan donasi untuk rescue orang utan yang ada di Kaltim khususnya,” ungkapnya.
Celni berharap penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga diperkuat melalui koordinasi lintas wilayah dan dukungan pemerintah pusat.
Ia menilai langkah tersebut diperlukan untuk membatasi dampak kebakaran terhadap masyarakat, lingkungan, dan satwa liar. (Adv)
