Instankaltim.com – BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menegaskan komitmennya untuk terus mempererat hubungan kemitraan dengan jajaran legislatif demi merespons tuntutan pelayanan publik yang kian dinamis. Komunikasi dua arah yang sehat serta keterbukaan antar-lembaga dinilai menjadi kunci utama agar setiap aspirasi maupun keluhan yang berkembang di tengah masyarakat dapat segera diakomodasi dan ditindaklanjuti secara taktis.
Pandangan strategis ini dipaparkan oleh Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Zulkifli, saat menghadiri forum asistensi, monitoring, dan kunjungan konstituen bersama perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Anggota Komisi II DPR RI di Kota Balikpapan. Ia menekankan bahwa posisi eksekutif dan legislatif adalah mitra sejajar yang harus berjalan harmonis dalam menakhodai jalannya roda pemerintahan daerah.
Menurut Zulkifli, dinamika perbedaan pandangan yang kerap muncul dalam proses perumusan kebijakan merupakan hal yang wajar dalam iklim demokrasi. Namun, perbedaan tersebut harus dikelola secara bijak melalui ruang dialog dan musyawarah yang konstruktif, sehingga tidak berkembang menjadi hambatan yang justru memperlambat realisasi program pembangunan fasilitas publik.
“Tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel kini menjadi kebutuhan mutlak bagi Kota Balikpapan, terutama mengingat posisi strategis kita sebagai salah satu kota penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN). Lonjakan migrasi serta percepatan pembangunan daerah menuntut seluruh pemangku kepentingan untuk menanggalkan ego sektoral,” jelas Zulkifli secara lugas.
Lebih lanjut, Pemkot Balikpapan menyatakan tidak alergi terhadap kritik dan masukan objektif yang datang dari elemen masyarakat maupun pihak legislatif. Kritik tidak boleh dipandang sebagai ancaman politik bagi jalannya pemerintahan, melainkan harus diposisikan sebagai cermin evaluasi berkala untuk memperbaiki program kerja atau sistem pelayanan birokrasi yang dinilai belum optimal memenuhi harapan warga.
Dalam forum yang diinisiasi oleh KH. Aus Hidayat Nur tersebut, Zulkifli berharap pertukaran pandangan lintas instansi ini dapat melahirkan rekomendasi serta solusi konkret. Hasil perumusan dari forum monitoring ini nantinya akan dijadikan bahan rujukan dalam menyusun peta jalan pembangunan Kota Balikpapan dan Kalimantan Timur secara berkelanjutan, agar dampak positifnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
