Instankaltim.com – Kutim – Wakil Ketua I DPRD Kutim, Sayid Anjas mengatakan masalah kekurangan pegawai di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi kendala utama belum maksimalnya pelayanan publik bagi masyarakat.
Menurutnya, hal ini mengakibatkan layanan publik yang seharusnya bisa maksimal menjadi terhambat, khususnya di instansi-instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
“Beberapa memang masih ada yang kekurangan pegawai teknis, mereka kadang ada yang cuma operator yang bekerja dibidang itu,” ujar Sayid Anjas, saat ditemui awak media, di Kantor DPRD Kutim, belum lama ini.
Sayid Anjas mengungkapkan salah satu dinas yang melakukan pelayanan secara langsung dengan masyarakat seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Disdukcapil serta lain sebagainya. Namun mereka masih kekurangan kapasitas pegawai yang diharuskan.
Ia menegaskan hal tersebut perlu segera dicarikan solusi, agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Ia menekankan bahwa pelayanan publik yang optimal merupakan tanggung jawab utama dan harus menjadi prioritas bersama.
“Inikan seharunya ranyanya BKPSDM untuk hal ini. Kalau kita tanya pegawai kenapa lambat? Anu pak kekurangan operator dan gini-gini alasannya pasti begitu,” tambahnya.
Selain itu, pihaknya menyerahkan persoalan ini kepada pemerintah untuk segera dicarikan solusi yang tepat. Ia berharap pemerintah dapat turun tangan secara aktif guna menyelesaikan masalah yang ada.
“Pemerintah harus mengatur itu, kalau memang anggarannya kurang akan kita tambahkan. Kalau kekurangan insentif untuk gaji pegawai itu bisa kita bantu,” paparnya.(Adv).
Reporter: Dirhan
