SAMARINDA – Ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah meminta pemerintah pusat segera merealisasikan tambahan kuota Pertalite bersubsidi untuk Kalimantan Timur. Tambahan alokasi hingga 510.000 kiloliter (KL) pada 2026 diharapkan dapat membantu mengurangi antrean panjang di sejumlah SPBU.
Helmi menilai antrean yang masih terjadi menunjukkan kebutuhan BBM masyarakat perlu mendapat perhatian serius. Ia meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama instansi terkait memastikan tambahan kuota tersebut benar-benar terealisasi.
“Selama ini wilayah kita selalu penuh dengan antrean. Kita berharap janji penambahan kuota (BBM subsidi jenis Pertalite) tahun 2026 menjadi 510.000 KL, dapat segera direalisasikan secara utuh agar masyarakat tidak terus-menerus dirugikan,” kata Helmi saat mengikuti Diskusi Arusbawah Energi Forum 2026 di Gedung Olah Bebaya, Jalan Gajah Mada (10/10/2026).
Selain menyoroti persoalan BBM, Helmi menilai forum diskusi energi menjadi ruang penting untuk mempertemukan pemerintah dan para pemangku kepentingan. Ia berharap pembahasan tersebut menghasilkan masukan konkret yang menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah.
Helmi juga menyinggung arah perekonomian Samarinda ke depan. Menurutnya, pengembangan usaha mikro dan makro perlu diperkuat sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), seiring rencana kota mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan.
“Tapi di satu sisi memang Samarinda akan zero tambang, karena Samarinda ke depan akan lebih fokus pada usaha mikro dan makro untuk pengembangan PAD,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan pemerintah provinsi telah memanggil PT Pertamina Patra Niaga Kalimantan untuk membahas persoalan antrean BBM. Dalam pembahasan tersebut, Pertamina disebut menjanjikan kuota 2026 sebesar 510.000 KL dan mengupayakan peningkatan hingga 600.000 KL.
Seno berharap persoalan kekurangan kuota tidak kembali terulang. Ia juga mendorong agar kontribusi Kalimantan Timur terhadap sektor energi nasional dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi daerah.
“Semoga kejadian kekurangan kuota seperti ini tidak terulang kembali di masa mendatang,” demikian Seno Aji. (Adv)
