SAMARINDA – Anggota DPRD Samarinda kerap ditagih warga ketika usulan pembangunan yang disampaikan saat reses belum juga terealisasi. Kondisi ini, menurut Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Joha Fajal, salah satunya dipicu anggapan bahwa aspirasi yang disampaikan kepada wakil rakyat sudah cukup untuk memastikan sebuah proyek dilaksanakan.
Joha mengingatkan, masyarakat perlu memahami bahwa setiap usulan pembangunan harus melewati proses perencanaan dan administrasi. Penyampaian aspirasi saat reses tidak serta-merta membuat usulan masuk dalam program pemerintah daerah.
“Kadang masyarakat beranggapan bahwa pada saat kita melaksanakan reses dan menyampaikan aspirasinya, itu sudah dianggap selesai. Akhirnya kita yang ditagih,” kata Joha (20/10/2026).
Ia meminta warga menempuh mekanisme pengusulan melalui RT untuk kemudian dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Tahapan ini penting agar usulan dapat tercatat dan diproses melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Joha menilai, pemahaman mengenai prosedur tersebut perlu terus disampaikan kepada masyarakat. Sebab, ketika pembangunan belum terealisasi, warga bisa saja menganggap aspirasinya tidak ditindaklanjuti, padahal masih ada tahapan yang harus dipenuhi.
“Masih ada warga yang menganggap penyampaian usulan saat reses, berarti kebutuhan mereka akan langsung direalisasikan,” ujarnya.
Menurut Joha, reses tetap menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan di lingkungannya. Namun, tindak lanjut usulan tetap bergantung pada proses perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, ia mendorong warga berkoordinasi melalui RT agar aspirasi pembangunan dapat mengikuti jalur yang semestinya.
“Reses tetap menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi. Namun, realisasi usulan memerlukan proses lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku,” demikian Joha Fajal. (Adv)
