SAMARINDA – Program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Samarinda perlu diarahkan pada hasil yang bisa dirasakan langsung oleh pelaku usaha. Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengingatkan bahwa pelatihan dan bantuan produksi tidak akan cukup apabila tidak diikuti dukungan pemasaran, permodalan, serta kepastian tempat usaha.
Iswandi mengatakan, persoalan UMKM tidak berhenti pada kemampuan membuat produk. Setelah produksi berjalan, pelaku usaha masih harus menghadapi tantangan untuk mendapatkan pembeli, menjaga standar kualitas, dan memperluas jangkauan pemasaran.
“Penguatan UMKM harus mengubah pola pemberdayaan. Bukan hanya pelatihan dan bantuan, tetapi juga memastikan adanya pembeli, modal, tempat usaha, standar produk, dan kepastian usaha,” kata Iswandi (21/10/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi pendekatan pemberdayaan agar tidak sebatas menyelenggarakan kegiatan pelatihan. Program yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan usaha, termasuk membantu pelaku UMKM memperbaiki kemasan, mengurus legalitas, meningkatkan kualitas produk, dan menjangkau calon konsumen.
Ia menilai, pendampingan yang berkelanjutan dapat membantu pelaku usaha mengatasi kendala setelah pelatihan berakhir. Dengan demikian, keterampilan yang diperoleh tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis.
Iswandi juga meminta pemerintah mempertemukan pelaku UMKM dengan pihak yang berpotensi menjadi pembeli. Kerja sama dengan pengelola pasar maupun pihak lain yang dapat menyerap produk lokal dinilai perlu diperluas agar hasil produksi memiliki peluang pemasaran yang lebih jelas.
“Langkah ini penting agar peningkatan produksi berbanding lurus dengan peluang penjualan,” jelasnya.
Dukungan lain yang dinilai penting adalah akses pembiayaan dan ketersediaan tempat berjualan. Tanpa dukungan tersebut, pelaku usaha berpotensi kesulitan meningkatkan kapasitas produksi meskipun permintaan terhadap produknya mulai berkembang.
Iswandi menegaskan, pengembangan UMKM membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga lembaga pembiayaan dan pengelola pasar. Koordinasi diperlukan agar bantuan, pendampingan, dan pemasaran saling terhubung dalam satu upaya pengembangan usaha.
Ia berharap pemerintah dapat menilai keberhasilan program berdasarkan perkembangan nyata, seperti peningkatan penjualan, bertambahnya jangkauan pasar, dan kemampuan UMKM bertahan dalam menjalankan bisnisnya.
“Pemberdayaan UMKM harus berorientasi pada keberlanjutan usaha, sehingga pelaku usaha tidak hanya mampu memproduksi barang, tetapi juga memiliki pasar dan kesempatan untuk berkembang,” demikian Iswandi. (Adv)
