SAMARINDA – Rencana penerapan kembali kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas pada tahun ajaran 2027/2028 perlu dikaji secara matang. Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie, meminta pemerintah memastikan kesiapan sekolah sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.
Novan menilai, persoalan kekurangan tenaga pendidik dan kompetensi guru di Samarinda harus menjadi perhatian. Menurutnya, pengetatan standar kenaikan kelas tidak akan berjalan optimal jika tidak diimbangi kesiapan tenaga pengajar dan kualitas proses pembelajaran.
“Di Samarinda sendiri, kita masih kekurangan guru dan kompetensinya masih kurang,” ungkapnya.
Ia mengatakan, pembenahan pendidikan tidak bisa hanya berfokus pada tuntutan akademik terhadap siswa. Pemerintah juga perlu memastikan guru memiliki kemampuan yang memadai untuk memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik.
Karena itu, Novan meminta rencana kebijakan tersebut dibahas bersama pihak terkait. Evaluasi kondisi pendidikan di daerah diperlukan untuk mengetahui kesiapan pelaksanaan sekaligus mengantisipasi kendala yang mungkin muncul di sekolah.
“Harapannya ini dikaji dahulu supaya pelaksanaannya benar-benar siap,” tegasnya.
Menurut Novan, peningkatan kapasitas tenaga pendidik harus berjalan beriringan dengan pengetatan evaluasi siswa. Dengan begitu, kebijakan tidak hanya menjadi mekanisme seleksi kenaikan kelas, tetapi juga mendorong perbaikan kualitas pendidikan.
“Perlu kajian mendalam agar memberikan manfaat nyata untuk peserta didik,” katanya.
Sementara itu, Kemendikdasmen masih menghimpun masukan dan memerlukan kajian akademis sebelum memutuskan penerapan kebijakan tersebut.
Kesiapan guru, peserta didik, sarana sekolah, serta dukungan orang tua menjadi sejumlah aspek yang akan dipertimbangkan sebelum keputusan diambil. (Adv)
